SISTEM POLITIK DAN KEBIJAKAN DUNIA

 

Sistem Politik dan Kebijakan Komunikasi

 

 

Halo semuanya!

Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kebijakan publik dan kebijakan politik. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem politik di dunia. 

Baca sampai habis ya!
    

A. Pengertian Sistem Politik  

   Sistem politik merupakan suatu tindakan kolektif dari seperangkat struktur politik fungsional yang didalamnya memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu, pada dasarnya sistem politik bagi setiap negara berbeda-beda, hal ini ditentukan oleh kebijakan, sejarah, ideologi yang dianut oleh negaranya. Sistem politik ini tidak hanya mencakup pada aliran politik saja, melainkan sistem politik juga mencakup ekonomi, kebijakan, peraturan dan realitas pendistribusian nilai dalam tengah masyarakat.

Berbicara mengenai sistem politik, ada 6 jenis sistem politik yang dianut oleh masing-masing negara, yakni:

●      Sistem politik otoraksi tradisional, sistem politik ini bisa dilihat dari negara Brunei Darussalam, Thailand, Qatar yang masih menganut sistem monarki atau kerajaan.

 

●      Sistem politik totaliter, sistem politik ini memahami dimana suatu negara hanya dipinpin oleh satu partai tunggal. Masyarakat secara politik tidak memiliki persamaan hak politik dengan pemimpin serta kebebasan dalam berpendapat. Adapun negara yang menganut paham ini adalah Korea Utara.

 

●      Sistem politik otoriter, sistem politik ini dikuasai oleh seorang diktator yang berkuasa penuh atas seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Negara yang menganut paham ini adalah Kuba.

 

●      Sistem politik oligarki, sistem ini dilandaskan pada kekuasaan negara yang dikuasai leh golongan elit. Golongan elit ini semata-mata hanya memanfaatkan negara untuk mencapai kepentingan mereka pribadi dan mengabaikan kepentingan negara seperti kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan kemerdekaan.

 

●      Sistem politik liberal, contoh penganut sistem ini adalah Amerika yang dimana negara mengusahakan kebebasan pada masyarakatnya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

 

●      Sistem politik demokrasi, sistem ini menganut kebebasan dalam berpolitik, serta rakyat tidak dibagi-bagi dalam jenjang ekonomi dan kekuasaan secara merata berada pada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem ini mengutamakan musyawarah mufakat untuk menghinndari perbedaan gagasan. Contoh penganut sistem ini adalah Indonesia.

 

 

B. Dinamika Kebijakan Komunikasi Indonesia

Adapun dinamika kebijakan komunikasi  yang terjadi di Indonesia yang pertama yaitu:

1.)    Masa Orde Lama (Demokrasi Liberal) 1950-1959

Perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia di saat ini berdampak pada sistem pers di Indonesia. Pada akhirnya sistem pers nasional menganut sistem liberal yang erat dan berkaitan sangat kuat dengan kebebasan.

2.)    Masa Orde Baru

Pemerintah memberlakukan aturan main otoriter terhadap penyiaran. Media penyiaran digunakan untuk kepentingan legitimasi kekuasaan melalui berbagai regulasi yang represif.

3.)    Masa setelah reformasi 1998-1999

Masa ini merupakan titik balik dinamika sistem politik Indonesia. Setelah penggulingan kekuasaan orde lama dan mulai bergulirnya kebijakan komunikasi dalam bentuk penyiaran.

4.)    Masa Demokrasi Pancasila

Di masa ini pers sudah dijamin pelaksanaannya secara lebih demokratis. Sistem penyiaran pada masa ini sungguh-sungguh merupakan paradigma demokrasi itu sendiri.

Selanjutnya relevansi sistem politik dan kebijakan komunikasi ini pemahamanya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang akan menjadi dasar relevansi antara dua pokok bahasan. Setelah itu segala bentuk dan hasil interaksi antara pemerintah dan juga publik, dalam konteks ini yang dimaksud adalah bagian dari sistem politik. Dalam kaitanya dengan ranah komunikasi, media massa juga memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan antara sistem politik dengan kebijakan komunikasi.

Lalu mengenai ragam Perspektif Ilmu Politik Tentang Kebijakan, kebijakan pada umumnya digunakan untuk menyeleksi dan menunjukkan pilihan dalam memperkuat kehidupan publik dan pribadi. Setiap kebijakan harus netral dan bebas dari kepentingan apapun. Kebijakan komunikasi terbagi menjadi tiga, yaitu: konteks, domain, dan paradigma. Menurut Mazmanian dan Sabitier (2009) analisis implementasi memiliki dua perspektif, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik. Dalam perspektif administrasi publik ini menjelaskan jika lembaga administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga mendapatkan tekanan dari kelompok kepentingan, anggota legislatif, dan faktor lingkungan politik. Pendekatan analisis sistem politik Easton dalam ilmu politik juga termasuk dalam kategori pendekatan behavioral yang menekankan pada analisis perilaku masyarakat, lalu jika menurut Almond, sistem politik dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitar, perlunya menempatkan sistem politik di lingkungan agar penilaiannya objektif dan dapat mengidentifikasi proses lingkungan.

Little & Smith (2011) menyebutkan ada tiga perspektif dalam dunia politik, yaitu:

1.     Perspektif kekuasaan dan keamanan, yaitu aktor pembuat kebijakan adalah negara yang dalam hal diwakili oleh unsur pemerintah.

2.     Perspektif interdependensi dan relasi tradisional, adalah aktor pembuat kebijakan dalam perspektif ini adalah negara dan organisasi non-negara.

3.     Perspektif dominasi dan ketergantungan, yaitu aktor yang terlibat dalam perspektif ini dipengaruhi oleh kelas ekonomi yang dikuasai oleh kaum pemiliki modal.

 

 Selanjutnya adalah Dimensi dan Karakter Kebijakan Komunikasi, menurut Ugboajah dalam Aritonang (2011), kebijakan komunikasi adalah sebagai kumpulan prinsip dan norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku pada sebuah sistem komunikasi yang ada. Oleh karena itu, komunikasi diberikan oleh pemerintah ketika sebuah sistem komunikasi sudah diciptakan oleh suatu negara. Lalu menurut Widodo (2010) menyebutkan terdapat tiga dimensi dalam pembangunan kebijakan komunikasi, yaitu: 

1. Dimensi Transmisi, yaitu dimensi yang memiliki tujuan agar kebijakan publik juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang berkepentingan. 
2. Dimensi Kejelasan, yaitu dimensi yang bertujuan agar kebijakan publik disosialisasikan secara jelas kepada mereka yang berkepentingan. 
3. Dimensi Konsistensi, yaitu dimensi yang diterapkan agar suatu kebijakan tidak simpang siur kebenaran dan persepsinya.

Abrar dalam Aritonang (2011) menambahkan, jika suatu kebijakan komunikasi memiliki lima karakter, yaitu:

1.  Memiliki tujuan tertentu yang berarti praktik, kebijakan regulasi, dan kebijakan komunikasi memiliki suatu tujuan.

2.   Berisi tindakan pejabat pemerintah, kebijakan komunikasi yang dibuat jelas harus dibentuk oleh pemerintah tersebut.

3.   Memperlihatkan apa yang dilakukan pemerintah, ini berarti kebijakan yang dibuat menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

4.    Dapat bersifat positif atau negatif, suatu kebijakan dapat bernilai positif ketika mampu menyelesaikan suatu persoalan, dan bernilai negatif ketika tidak mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi dan berisi suatu kepentingan tertentu.

5. Bersifat memaksa atau otoritatif, setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah memiliki karakter yang harus dijalankan oleh masyarakat, dimana ada hukum yang mengikat jika melanggar.

 

 

 Penulis:

•  Alan Kristyadi Grinspana 200907312
• Anastasia Cecilia Ginting  200907323

• Diva Savira Saleh Pasaribu 200907355